Acehline.id | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh hingga kini belum menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masih menunggu arahan serta petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa kebijakan WFH saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat kementerian dan lembaga, sehingga belum dapat diterapkan di daerah.
Kebijakan Masih Berproses di Tingkat Pusat
Rencana penerapan WFH bagi ASN disebut merupakan bagian dari kebijakan nasional yang sedang disusun pemerintah pusat. Program ini nantinya tidak hanya berlaku untuk kementerian dan lembaga, tetapi juga akan diterapkan hingga ke pemerintah daerah.
Namun hingga saat ini, Pemerintah Aceh belum menerima petunjuk pelaksanaan maupun arahan resmi terkait kebijakan tersebut.
Pemerintah daerah memastikan akan mengikuti kebijakan tersebut setelah seluruh regulasi teknis diterbitkan oleh pusat.
Skema WFH Direncanakan 1 Hari dalam Sepekan
Berdasarkan rencana pemerintah pusat, skema kerja fleksibel ini akan diterapkan dengan pola WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN.
Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran, terutama dalam merespons dampak kondisi global terhadap sektor energi, termasuk kenaikan harga minyak dunia.
Selain ASN, kebijakan ini juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah secara bertahap.
Pemerintah Aceh Siap Tindak Lanjut
Pemerintah Aceh menegaskan kesiapan untuk segera menindaklanjuti kebijakan tersebut begitu petunjuk teknis resmi diterima.
Langkah lanjutan akan dilakukan melalui kajian internal serta penyesuaian mekanisme kerja di lingkungan pemerintah daerah agar tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai ketentuan nasional.
Fokus pada Efisiensi dan Pelayanan Publik
Rencana penerapan WFH dinilai sebagai bagian dari strategi efisiensi sekaligus modernisasi pola kerja ASN di Indonesia.
Meski demikian, Pemerintah Aceh tetap menekankan bahwa penerapan kebijakan tersebut nantinya harus tetap menjamin optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
