Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, memberikan penegasan tegas terkait pemanfaatan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pascabencana. Dana tersebut wajib digunakan secara tepat sasaran agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat terdampak.
Penegasan ini disampaikan Sekda M. Nasir saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan TKD Pascabencana di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, pada Kamis (26 Maret 2026).
“Yang utama adalah bagaimana anggaran ini benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, kita harus memastikan perencanaan dan pelaksanaannya tepat sasaran,” tegas M. Nasir.
TKD sebagai Ruang Fiskal untuk Pemulihan Dini dan Rehab-Rekon
Tambahan TKD dari pemerintah pusat menjadi ruang fiskal penting bagi Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Fokus utamanya adalah pemulihan dini serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Sekda menekankan bahwa keberhasilan pemanfaatan TKD sangat bergantung pada koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Setiap program harus difokuskan pada kebutuhan prioritas masyarakat, bukan sekadar penyerapan anggaran.
Rapat monev ini juga membahas penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran dana transfer, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026, termasuk penyaluran kurang bayar DBH hingga tahun 2024.
Pengelolaan Harus Transparan dan Akuntabel
Sekda M. Nasir bersama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa pengelolaan dana transfer harus dilakukan secara:
- Tertib dan taat peraturan
- Efektif serta efisien
- Transparan dan akuntabel
- Bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
Empat tim monev telah dibentuk untuk melakukan evaluasi melalui tahap desk review dan kunjungan lapangan ke daerah terdampak. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) diminta mendukung dengan menyediakan data yang akurat.
Manfaat Nyata bagi Masyarakat Aceh
Pemanfaatan TKD yang tepat sasaran diharapkan membawa manfaat konkret bagi rakyat Aceh, di antaranya:
- Percepatan pemulihan infrastruktur rusak akibat bencana
- Pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak (sembako, kesehatan, pendidikan sementara)
- Rehabilitasi rumah dan fasilitas umum yang rusak
- Rekonstruksi jangka panjang yang lebih baik dan tangguh terhadap bencana
Dengan pengawasan ketat, masyarakat diharapkan benar-benar merasakan kehadiran negara melalui dana ini, bukan hanya menjadi angka di laporan keuangan.
Kolaborasi Pusat dan Daerah
Rapat dihadiri perwakilan sembilan kabupaten/kota terdampak, Kepala Bappeda Aceh, Inspektur Aceh, serta jajaran SKPA terkait. Hal ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan dana pascabencana tidak sia-sia.
